Klungkung, 27 Januari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD serta Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah.
Kegiatan harmonisasi tersebut mencakup tujuh rancangan peraturan yang terdiri atas Ranperda Inisiatif DPRD serta Ranperda dan Ranperbup Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Seluruh rancangan dibahas secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ranperda Inisiatif DPRD yang diharmonisasikan meliputi Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda tentang Maskot Kabupaten Klungkung, serta Ranperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Ketiga rancangan tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Ranperda dan Ranperkada Inisiatif Pemerintah Daerah yang dibahas antara lain Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Selain itu, turut diharmonisasikan Ranperbup tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 serta Ranperbup tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra, menyampaikan bahwa sesuai ketentuan, proses harmonisasi dilaksanakan paling lama lima hari kerja. “Namun demikian, saya mendorong para perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bali untuk dapat menyelesaikan proses harmonisasi ini secara optimal dalam waktu maksimal dua hari,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Eem Nurmanah juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Bali memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. “Saat ini Pos Bantuan Hukum telah tersedia di seluruh desa di Provinsi Bali, termasuk di Kabupaten Klungkung, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Eem Nurmanah menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki Kabupaten Klungkung. “Kami akan terus mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual daerah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan identitas daerah,” jelasnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Sayang Suparta, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam proses harmonisasi tersebut. “Sinergi ini sangat penting agar produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” ungkapnya.
Kegiatan harmonisasi ini turut dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung serta Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan regulasi daerah yang tertib, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
